…………life is a journey another side of Mirisa … Home
April 27, 2015
Mirisa Hasfaria
Konflik Aceh: Dehumanisasi dan Upaya Damai Mirisa Hasfaria
Socio-Political Issues
1 Comment
Akhir 1999, saya bergabung dengan sebuah LSM di Banda Aceh -La Kasspia, the Institute for Peace and Human Security Studies sebagai kepala departemen penelitian dan pengembangan. Saat itu, status Daerah Operasi Militer (DOM) yang telah disandang Aceh sejak 1989 telah lebih setahun dicabut, tepatnya melalui pernyataan resmi Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto pada 7 Agustus 1998. Namun, dehumanisasi yang menjelma dalam bentuk extrajudicial killing or summary execution, enforced or involuntary disappearances, torture, arbitrary detention dan rape terus terjadi melalui periodisasi operasi militer pasca DOM, yaitu: 1. Operasi Wibawa (Agustus – Januari 1999) 2. Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999 – Januari 2000) 3. Operasi Sadar Rencong II (Februari – Mei 2000) 4. Operasi Cinta Meunasah (Juni 2000 – 18 Februari 2001) 5. Masa JoU (2 Juni 2000 – 15 Januari 2001) 6. Masa Moratorium (15 Januari – 15 Februari 2001) 7. Masa Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, dilanjutkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2002 (11 April – 30 November 2002) 8. Masa CoHA (Desember 2002 – Mei 2003) 9. Darurat Militer (19 Mei 2003 – 19 Mei 2004) 10. Darurat Sipil (Mei 2004 – Mei 2005) La Kasspia ikut berkontribusi menyediakan sumber informasi bagi upaya-upaya resolusi konflik, salah satunya melalui publikasi dua laporan berikut: Laporan Kajian Triwulan Kondisi Sosial Politik Aceh dan Laporan Kajian terhadap JoU. Saya ingin berbagi sumber informasi tersebut di sini, utamanya bagi pemerhati masalah konflik, agar pengetahuan ini menjadi kepingan puzzle yang melengkapi sejarah konflik di Aceh. Catatan: Babak baru bagi penyelesaian konflik Aceh secara damai dimulai dengan diselenggarakannya rangkaian perundingan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang dimediasi oleh Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue. Rangkaian perundingan damai ini dimulai dengan periode Joint Understanding on Humanitarian Pause yang ditandatangani pada 12 Mei 2000 di Davos, Swiss; dilanjutkan dengan Provisional Understanding (Moratorium) yang ditandatangani di Swiss bertepatan dengan pertemuan Joint Forum pada 6-9 Januari 2001; diakhiri dengan Cessation of Hostilities Agreement yang ditandatangani pada 9 Desember 2002. Periode ini menghasilkan dinamika konflik yang berbeda; kekerasan meningkat meskipun di atas meja perundingan telah disepakati mekanisme gencatan senjata hingga peredaan ketegangan antara kedua belah pihak. CoHA menemui kegagalan pada 19 Mei 2003 seiring dengan deklarasi all out war oleh Pemerintah RI terhadap GAM yang diperkirakan berjumlah 5.000 orang dengan kekuatan 2.000 pucuk senjata. Darurat Militer menjadi titik kulminasi bagi usaha damai yang telah dirintis sejak 2000 dalam rangka menyelesaikan konflik Aceh dengan cara-cara non-kekerasan. Referensi Lain: Internal Review of Aceh Initiative oleh Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue bisa diakses di http://www.hdcentre.org/fileadmin/user_upload/Our_work/Peacemaking/Aceh_Indonesia/Supporting_documents/Acehinternal-review-HD-Centre.pdf Naskah Provisional Understanding (Moratorium) juga bisa diakses di http://www.hdcentre.org/fileadmin/user_upload/Our_work/Peacemaking/Aceh_Indonesia/Supporting_documents/Provisionalunderstanding-9-January-2001.pdf Naskah CoHA dan Memorandum of Understanding yang difasilitasi oleh Crisis Management Initiative bisa diakses di http://www.hdcentre.org/fileadmin/user_upload/Our_work/Peacemaking/Aceh_Indonesia/Supporting_documents/Provisionalunderstanding-9-January-2001.pdf
Report this ad
Report this ad
October 6, 2013
Bincang-Bincang dengan Kevin Evans tentang Korupsi dan Penegakan Integritas Mirisa Hasfaria
Socio-Political Issues
Leave a comment
Mirisa Hasfaria (MH): Sejak reformasi bergulir, Indonesia sudah membentuk atau mereformasi institusi-institusi yang akan mengawal tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, seperti membentuk KPK, atau mereformasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun mengapa tidak ada transformasi yang signifikan terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan integritas di Indonesia? Kevin Evans (KE): Isu pertama adalah apakah tidak ada kemajuan di Indonesia di bidang ini? Saya rasa jawaban adalah banyak. Bahwasanya koran dan TV penuh isu-isu dan skandal korupsi disebabkan “bad news sells” dan manusia dimana-mana nampak suka melihat orang hebat jatuh, apalagi jika kejatuhan dapat dikaitkan dengan kezoliman atau ketidak-adilan seperti korupsi. Koran penuh dengan berita ini, yang sebetulnya mengisi ranah publik dan perspektif masyarakat umum karena empat hal: 1. Bad news sells 2. Masyarakat tidak lagi mentolerir perilaku korupsi (contoh paling nyata upaya untuk menjatuhkan KPK gagal karena rakyat menuntut balik dan tidak ada politikus yang berani melawan tsunami pendapat publik serta partai yang dianggap bau korupsi mati – lihat Demokrat dan PKS saat ini atau PDIP dulu, atau Golkar sebelum itu; 3. Rakyat semakin peka dan mengerti masalah dan dampak korupsi sehingga lebih pintar “mencium”nya dari pada dulu 4. Pers di Indonesia sudah bebas untuk mengkritik atau mengudarakan “bad news” yang memojokkan pihak yang berkuasa. Hal ini sangat berbeda dari zaman dulu. Akibat dari hal tersebut di atas adalah kebanjiran berita mengenai hal yang layak dibaca publik. Dengan demikian kesan dan persepsi yang kemudian muncul adalah keadaan saat ini lebih buruk dari dulu ,padahal belum tentu. Justru kebebasan untuk mempertanggungjawabkan penguasa merupakan satu pintu yang membongkar dan mengerdilkan potensi korupsi berskala besar. Mari kita elaborasi poin 3. Kalau anak SBY mau masuk ke kancah politik istilah di Indonesia adalah nepotisme bahkan nepotisme akbar. Di Singapura anak mantan perdana menteri (Lee Hsien Loong, putra tertua Lee Kuan Yew) dijadikan perdana menteri disambut sebagai bukti kehebatan keluarga tersebut!!! Di Indonesia anak SBY belum apaapa sudah disikapi demikian. Anak Lee Kuan Yew bahkan jadi dan tidak ada komentar negatif. Mengapa demikian?? Jadi, saya tidak setuju kalau tidak ada kemajuan untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Grafis tentang persepsi korupsi menunjukkan bahwa pada tahun 1999, Indonesia menempati ranking ketiga terburuk di dunia dengan nilai 1,9 dari 10. [1] Pada tahun 2011 ranking Indonesia sudah naik sampai ke 3,0 dan setara dengan Meksiko dan Argentina dan letaknya di posisi menengah di dunia, bukan lagi di bawah. Nah kalau rakyat masih jauh dari puas merupakan petanda baik bahwa mereka tetap menuntut perbaikan lagi. Dan memang masih banyak yang harus diperbaiki. Namun demikian sudah saatnya rakyat di sini mulai menilai diri secara lebih bermartabat daripada dulu. Indonesia tidak lagi seburuk negara perang dan gagal. [2] Kalau sudah masuk ke ranking menengah sudah tak bisa ditolak sebagai perkembangan positif. Namun sebagaimana yang saya sebutkan di atas, masih ada banyak yang harus diperbaiki. Tahap berikut untuk melanjutkan perbaikan adalah jangan hanya obsesi di Indonesia untuk mencari dan menghukum koruptor seolah-olah proses hukuman sudah cukup. Sayang sekali pendekatan penegakan hukum jauh dari cukup. Yang harus jauh lebih dikedepankan adalah perbaikan sistem yang dapat menjadikan perilaku korupsi tidak begitu menguntungkan atau terlalu merepotkan sehingga “not worth it”. Bukan hanya “mungkin saya bisa ditangkap”, walau risiko ini sangat penting sebagai hal yang harus dipertimbangkan oleh calon koruptor. Teriakan untuk hal seperti hukuman mati bagi saya membuang waktu. Hal ini dikarenakan faktor yang mengubah perilaku orang (deterrence effect) bukan beratnya jeratan pidana atau perdata melainkan kepastiannya. Misalnya kalau saya tahu ada hukuman mati, tapi saya juga tahu bahwa hukuman tersebut masih bisa ‘dinegosiasikan dengan polisi, jaksa sampai ke hakim’, belum lagi jumlah koruptor yang ditangkap masih sangat sedikit, maka apa yang perlu ditakuti? Namun jika hukumannya hanya dipecat dari jabatan serta harus mengembalikan kerugian negara, tapi saya yakin bahwa pasti ditangkap, maka situasi mana yang akan menjadikan saya berpikir seribu kali sebelum bertindak korup? Jadi ingat, bukan beratnya jeratan pidana atau perdata melainkan kepastian yang mengubah perilaku manusia. Kalau perbaikan sistem kita mulai dari kesadaran akan lapangan riil dimana peraturan harus ditegakkan, yaitu situasi pranata sosial, budaya, ekonomi dan politik rakyat. Dari sana kita bisa membentuk peraturan yang rasional, terpadu dan koheren. Contoh nyata adalah peraturan jalan 3-in-1. Sejak hari diberlakukannya sekitar tahun 1994, sudah bobrok dengan langsung munculnya industri joki dan industri susulan seperti polisi yang mencari keuntungan dari pemerasan joki, dan sebagainya. Jadi sejak hari pertama sudah gagal, namun hampir 20 tahun berikut masih dipakai! Atau UU Pemilu yang sudah cantik dan lengkap dengan 50 pasal pidana. Tapi pertanyaannya kemudian, siapa yang akan menegakannya? Ada 100.000 calon lebih, 4,6 juta staf KPU, KPUD, sampai ke KPPS, 120 juta pemilih aktif, dan entah berapa anggota tim kampanye masing-masing calon. Tapi di seluruh Indonesia hanya ada 300.000 polisi!!! Mana mungkin ditegakkan peraturan ini? Jelas-jelas tidak ditegakkan. Bolong lagi, sehingga kehadiran pasal-pasal pidana ini tidak ada efek jera atau dampak kecuali dipakai oleh pihak yang memang ditangkap sebagai alasan untuk teriak “konspirasi politik” dan sebagainya. MH: Peran apa yang diharapkan dimainkan oleh OMS dalam rangka pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas di Indonesia? Apakah peran-peran ini memiliki landasan legal formal, atau ini hanya moral imperative yang sekali lagi disandingkan ke pundak mereka dalam rangka transformasi sosial? KE: Masyarakat sipil punya peran untuk tetap mengangkat isu, turut mendidik masyarakat umum tentang bahaya korupsi, membongkar kasus atau serahkan bukti korupsi dan penyalahgunaan wewenang kepada pihak yang berwajib. Mereka juga bisa membuka aib koruptor yang mencari jabatan publik termasuk anggota legislatif dan eksekutif agar rakyat dapat menilai. Koprupsi dari rakyat misalnya menuntut uang dari bakal calon juga harus dijelaskan dan dikutuk sebagai perilaku yang memperpanjang rantai korupsi oleh pihak yang bagi-bagi duit nantinya, karena orang tersebut adalah pengutang besar pada sponsor dan pendanaannya sehingga tidak bisa diharapkan akan membantu rakyat. MH: Saat berada di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR) dulu, saya familiar dengan Pakta Integritas [3] dan Conflict of Interest, apakah ini satu-satunya mekanisme yang diharapkan bisa memberantas korupsi dan meningkatkan integritas? KE: Program seperti Pakta Integritas, pengendalian benturan kepentingan dan sebagainya merupakan alat yang dapat membangun benteng keamanan dalam lembaga dan orang di dalam agar mereka terpaksa bekerja dengan integritas, dan supaya orang luar tahu bahwa orang dalam nggak bisa main macam-macam. Kita perlu juga mengembangkan mekanisme untuk mengendalikan nepotisme. Menurut saya, nepotisme merupakan jalan menuju korupsi. Masalahnya adalah saya nggak yakin kalau orang Indonesia benar-benar menolak/mengutuk nepotisme seperti mereka mengutuk korupsi dan kolusi. Inilah kerja penting untuk masyarakat sipil, untuk meyakinkan rakyat bahwa nepotisme merupakan bentuk diskriminasi yang sangat melemahkan kapasitas bangsa untuk menghadapi masalahnya dengan fair. Catatan Kaki: Kevin Evans merupakan mantan Kepala Satuan Anti Korupsi (SAK) Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR). Beliau merupakan founder dari http://www.pemilu.asia Disclaimer: bincang-bincang ini terjadi jauh sebelum tertangkap tangannya kepala SKK Migas dan hakim Mahkamah Konstitusi oleh KPK dalam kasus gratifikasi, sehingga beberapa aspek terkait dengan penegakan integritas di salah satu pilar tersukses demokrasi Indonesia dan kebijakan industri ekstraktif yang dikelola pemerintah tidak tersentuh [1] – Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index disusun oleh Transparency International setiap tahunnya untuk mengukur tingkat korupsi sektor publik. Indeks tahun 2012 mengukur persepsi korupsi 176 negara dan wilayah di seluruh dunia, yang bisa diakses di http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/ [2] – Indeks Negara Gagal atau The Failed States Index disusun oleh the Fund for Peace bekerjasama dengan majalah Foreign Policy menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 177 negara (2011), 63 dari 178 negara (2012) dan 76 dari 178 negara (2013). Indeks Negara Gagal 2013 bisa diakses di http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable [3] – Menarik untuk dicermati bahwa Pakta Integritas merupakan salah satu tool yang diperkenalkan oleh Transparency International untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Informasi lebih lanjut bisa didapatkan dari http://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts/3/ dan http://www.transparency.org/whatwedo/tools/resources_about_integrity_pacts/3/ Saya lampirkan disini Pakta Integritas dan Kesanggupan Karyawan BRR NAD-Nias yang pernah saya tanda tangani. Pakta Integritas dan Kesanggupan Karyawan BRR NAD-Nias
October 5, 2013
Connecting Norms, International Relations and Human Development Mirisa Hasfaria
Socio-Political Issues
Leave a comment
Norms or behavioral guides institutionalize code of conduct that put limit into some choices “by making them less worthy of esteem than others” (Conge, 2010). In today’s world where goods, people, services and capital move around freely, we observe the evolution of the distribution of rewards in three different levels: the conduct of the distribution of wealth (performed by states), the appropriateness of business (performed by multinational corporations), as well as the promotion of global partnership for development (performed by UN member states and nongovernmental organizations). Kwame Appiah in Cosmopolitanism argued about the need of reframing identity saying, “we are responsible for every other human being” (p. 2185, Kindle Book). We lived in a world of interconnectedness where the pursuit of our trivial deeds can affect millions of others. For example, the anthropogenic fossil fuel emissions to the atmosphere indeed have a perfect correlation with human behavior and climate change. Even though the effect of global warming on the world economy has been discussed largely since the release of 700pages Stern Review on the Economics of Climate Change Report in 2006, the needs for greenhouse gases’ abatement was not seen as something has to be regulated among states. It was in 1997 whenever the issues begun to get government’s attention. UNDP mentioned that the failure to control human-enhanced emission to the atmosphere would abandon the “bottom billion [1]” efforts to achieve their Millennium Development Goals. Altogether, these would reinforce inequality between the haves and the have-nots. Earth’s atmosphere is a public good. Nation-states can easily draw their borders; entity that made many states went to war in the past. Atop of their borders, there is not much they can do. You cannot trap your greenhouse gases’ emission right above you and make sure that they are not going to travel to other part of the hemisphere. The accumulated effect of having more than enough greenhouse gases’ at the atmosphere is going to expose countries with climate change and the rise of sea level. For some, those who are belong to developing countries and least developing countries; the cost of dealing with severe drought, more violent storms and monsoonal floods becomes additional burden for the majority of the population. These countries are suffering from lack of public infrastructures and effective disaster risk reduction systems in place. People do learn their lesson from natural disasters, but if you are not supported adequately, you will just have an increased number of casualties without something you can really do about that. Lack of public infrastructure is going to add more tolls in time of disaster. Difficult access as the result means less survivors you can keep alive from injuries or sickness in the aftermath of the disaster. Once humans overload the carrying capacity of Earth’s atmosphere through their enhanced fossil fuel combustion, due to the fact that once emitted, carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases stay in the atmosphere for a long time, humans have to deal with this over decades. Further, Kwame Appiah proposed two principles to enable us to cope with this situation. According to him, human being could do most well by pondering on the root causes of these inequalities and influencing larger policy decisions. Also, human being should be the advocates for “universal concern and respect for legitimate difference” (p. 143, Kindle Book). First level in the evolution of the distribution of rewards is the conduct of the distribution of wealth performed by states to its citizens. Some economists challenged the development approach of the 1980s lead by Adam Smith’s theory of The Wealth of Nations and Rostovian takeoff model. These approaches presumed a close link between national economic growth, measured by Gross National Product or GNP and Purchasing Power Parity or PPP, and the distribution of wealth, thus, a better standard of living of the people. The opponents, including Dr. Mahbub ul-Haq, a world-renowned Pakistani economist, came up with an alternative model – Human Development -, which was based on following factors: Growing evidence that did not support the then prevailing belief in the “trickle down” power of market forces to spread economic benefits and end poverty [2] The human costs of Structural Adjustment Program became more apparent [3] Social ills (crime, weakening of social fabric, HIV/AIDS, pollution, etc.) were still spreading even in cases of strong and consistent economic growth A wave of democratization in the early 90’s raised hopes for people-centered models; a model of governance in which all eligible citizens have an equal say in the decisions that affect their lives Furthermore, the late Dr. Mahbub ul-Haq emphasized that “The basic purpose of development is to enlarge people’s choices. In principle, these choices can be infinite and can change over time. […] The objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives” (1998). A fundamental change to enlarging people’s choices is building human capabilities – the range of things that people can do or be in life. The most basic capabilities for human development are to lead long and healthy lives, to be knowledgeable, to have access to the resources needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community. Without these, many choices are simply not available, and many opportunities in life remain inaccessible. In this context, Human Development Index nowadays matters more for international relations to measure average achievements in a country rather than GDP per capita. It is a composite index that measures the average achievements in a country in three basic dimensions of human development: a long and healthy life –as measured by life expectancy at birth; knowledge –as measured by the adult literacy rate and the combined gross enrollment ratio for primary, secondary and tertiary schools; and a decent standard of living –as measured by GDP per capita in purchasing power parity (PPP) US dollars. The second level in the evolution of the distribution of rewards is the appropriateness of business performed by multinational corporations. The proponents of civic responsibility of business challenge the basic tenets of economic liberalism. They argue that corporations operate in two worlds. One is the material world of property, resources, ownership and production. The other is world of rights and responsibilities (Conge, 2010). The latter argument is supported by the selected code of conduct that was endorsed by the United Nations and its organ. Universal Declaration of Human Rights that was adopted by the United Nations General Assembly in 1948 served as authoritative interpretation of the term human rights mentioned in the United Nations Charter. Its main objective was to promote and encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without any discrimination in regard to race, gender, language or religion. Prior to this, in 1932 ILO Convention concerning Forced or Compulsory Labor, made it clear that each states who ratified the Convention had to suppress the use of forced or compulsory labor in all form within the shortest period possible. In 1953, ILO Convention on Equal Remuneration entered into force enunciating the concern of equal pay for equal work for both women and men. The recent codes of conduct such as Amnesty International Human Rights Principles for Business, the Global Sullivan Principle, and the United Nations Global Compact, all gauge the necessity that multinational corporations have a responsibility to contribute to the promotion and protection of human rights. Having said this, it is now a moral imperative that the conduct of business has to deliver both rights and responsibilities for human being. We might want to recall the case of “blood diamond” when the world was alerted to the problem of conflict diamond as a funding source for rebel movements in Africa; government certification was put in place, caused the uncertified diamonds were sold at discount price. The practice appeared to have been partly responsible for the collapse of RUF in Sierra Leone and UNITA in Angola. The same practice now is advocated to take place in regard to the mineral conflict in the Democratic Republic of the Congo. The DRC is the world’s largest producer of ore. Ore is a mineral that produces Tin (Sn), Tungsten (W), Tantatum (Ta), and Gold (Au) that end up being used in electronic devices such as cell phone. Raise Hope for Congo (http://www.raisehopeforcongo.org), a campaign aims to advocate for the protection and empowerment of Congolese women and girls, tried to pass the Conflict Mineral Trade Act becomes a law: House Resolution 131. This bill is the strongest effort to date that addresses the scourge of conflict minerals in DRC. Vogel through The Market for Virtue made a very compelling case regarding Corporate Social Responsibility (CSR), one way of assessing the impact of social expectations on business. He argued that market puts value on things, but they are a lot of variations out there about what matters more. Corporate Social Responsibility argued that the conduct of business that carefully assessed transparency, human rights and environmental protection does pay. Some nongovernmental organizations nowadays have been very active in attributing the conduct of business to social expectations. In Africa, the NGOs are trying to deal with the curse of natural resources, the fact that the ownership of natural resources has been contributed to the civil wars and political discontents, urged the world community to strengthen the rule of plays. One of them is requiring certification for every good from conflicted country to enter the world market. [4] In addition to this, we might also want to recall the case of Chad in enunciating the most ambitious corporate effort to link energy exploration with human rights and community development. ExxonMobil invested USD3.5 billion on 660-mile pipelines from the oil fields of Chad to Cameroon. Later, the company agreed to work with NGOs and the World Bank to monitor the government’s use of its royalty payments. The practice essentially assumed the roles of development agency, human rights promoter, and environmental watchdog at the same time (p. 148). Muhammad Yunus through Creating a World without Poverty went further to share his best practices of the success of social business. Yunus first created the Grameen Bank to provide microloans to the poor women in Bangladesh. Nowadays, he expanded his social business through the 26 sister organizations of the Grameen Bank to better serve the need of impoverished households in Bangladesh to overcome poverty. Yunus referred the requirements of being able to overcome poverty to ten-point system describes the specific living conditions. “Once a family has succeeded in clearing all ten of these hurdles [5], then we at Grameen Bank consider them to have escaped from poverty” (p. 110). Lastly, in the case of the promotion of global partnership for development, performed by UN member states and nongovernmental organizations. The United Nations adopted United Nations Millennium Goals (MDGs) in 2001 to recognize the need to assist impoverished nations more aggressively. The goals are intended to spur development by improving social and economic conditions in the world’s poorest countries to achieve a better life by the year 2015. They were derived from earlier international development targets and were officially established at the Millennium Summit in 2000, where 189 UN member states adopted the United Nations Millennium Declaration, from which the eight goals and 21 targets were promoted. The eight Millennium Development Goals are to eradicate extreme poverty and hunger, achieve universal primary education, promote gender equality and empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV/AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability, and develop a global partnership for development. The goals represent a partnership between the developed countries and the developing countries “to create an environment –at the national and global levels alikewhich is conducive to development and the elimination of poverty”. It is also important to note the changes the intention of serving this end brought to some existing international relations’ practices. Despite the debate on its effectiveness, the landscape of aid policy has changed since Rosenstein-Rodan in 1943 advocated for aid to Eastern and South-Eastern Europe. At the level of ends, the basic objective of development (expressed in GDP growth) in the recipient country has been replaced by the objective of poverty alleviation (World Bank, 200). At the level of means, policy conditionality has been dramatically replaced with a concept of selectivity, in which aid agreements are only concluded with those countries whose policies are in some sense already acceptable. Furthermore, some countries are now more acceptable to grant debt cancellation or debt swap. We could recall the practice of debt-for-development swap between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Italy signed in 2005. The agreement made it possible for the GoI to allocate the total amount of almost 30 million Euros for Aceh and Nias rehabilitation and reconstruction rather than to pay it back to Italy. In sum, these three levels of evolution of the distribution of rewards matter for international relations; it changed the way states, multinational corporations, and the group of states working together to promote human development. FURTHER REFERENCES Alessandra Casella and Barry Eichengreen, Can Foreign Aid Accelerate Stabilisation in The Economic Journal 106.436 (1996): 605-619. Alex De Waal, Democratizing the Aid Encounter in Africa in International Affairs 73.4 (1997): 623-639. Arthur A. Goldsmith, Foreign Aid and Statehood in Africa in International Organization 55.1 (2001): 123-148. Bjørn Lomborg (Ed.), How To Spend $50 Million To Make The World A Better Place. Cambridge: University Press, 2006. Bruce Bueno De Mesquita and Alastair Smith, A Political Economy of Aid in International Organization 63 (Spring, 2009): 309-340. Carl-John Dalgaard, et. Al, On the Empirics of Foreign Aid and Growth in The Economic Journal 114.496 (2004): F191-F216. Craig Burnside and David Dollar, Aid, Policies, and Growth in The American Economic Review 90.4 (2000): 847-868. Dambisa Moyo, Dead Aid, Why Aid Is Not Working and How There Is A Better Way For Africa. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009. David Vogel, The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006 Eric Neumayer, The Determinants of Aid Allocation by Regional Multilateral Development Banks and United Nation Agencies in International Studies Quarterly 47.1 (2003): 101122. Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books, 2001 Jagdish Bhagwati, Free Trade Today, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003. Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers, New York: W. W. Norton, 2007 Muhammad Yunus, Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. New York: Public Affairs, 2009 Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Falling and What Can Be Done about It. New York: Oxford University Press, 2007. ________ and David Dollar, Development Effectiveness: What Have We Learnt? in The Economic Journal 114.496 (2004): F244-F271. ________ and Jan Willem Gunning, Why Has Africa Grown Slowly? in Essentials Reading in Comparative Politics. Ed. Patrick H. O’Neil and Ronald Rogowski. New York: W. W. Norton and Company, 2010. Paul Mosley, et. Al, Aid, Poverty Reduction and the ‘New Conditionality’ in The Economic Journal 114.496 (2004): F217-F243. Philipp Harms and Matthias Lutz, Aid, Governance and Private Foreign Investment: Some Puzzling Findings for the 1990s in The Economic Journal 116 (July, 2006): 773-790. Raghuram Rajan and Arvind Subramanian, Does Aid Affect Governance? in The American Economic Review 97.2 (2007): 322-327. Shannon Kindornay, Brandon Lum, and Peter Sawyer, The Democratic Republic of the Congo Risk Assessment Brief, January 2009. Retrieved from http://www.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1221.pdf Stephen Knack, Does Foreign Aid Promote Democracy? in International Studies Quarterly 48.1 (2005): 251-266. Thad Dunning, Conditioning the Effects of Aid: Cold War Politics, Donor Credibility, and Democracy in Africa in International Organization 58.2 (2004): 409-423. UNDP, Human Development Report 2005, International Cooperation at a Aid, Trade, and Security in an Unequal World. ______: Hoechstetter Printing Co., 2005. William Easterly, et. Al, Aid, Policies, and Growth: Comment in The American Economic Review 94.3 (2004): 774-780. Amnesty International Human Rights Principle for Business Corporate Accountability for Human Rights Abuses: A Guide for Victims and NGOs on Recourse Mechanisms International Labor Convention: Forced or Compulsory Labor International Labor Convention: Equal Remuneration for Men and Women Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (accessible through http://www.stiglitz-senfitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf) The Added Value of the UN Norms, A Comparative Analysis of the UN Norms for Business with Existing International Instruments The Global Sullivan Principles The United Nations Global Compact Universal Declaration of Human Rights ENDNOTES [1] – The term “Bottom Billion” coined from Paul Collier’s book “The Bottom Billion, Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It”. He refers them as “those countries at the bottom that are falling behind, and often falling apart. They coexist with the twenty-first century but their reality is the fourteenth century: civil war, plague, and ignorance. They are concentrated in Africa and Central Asia, with a scattering elsewhere” (p. 3, 2007). [2] – I think it is important to include the following passages from Michael P. Todaro’ Economic Development, 11th Edition, page 15 to show the failure of trickle down effect: “Dudley Seers posed the basic question about the meaning of development succinctly when he asserted: ‘The questions to ask about a country’s development are therefore: What has been happening to poverty? …[T]o unemployment? …[T]o inequality? If all three of these have declined from high levels, then beyond doubt this has been a period of development for the country concerned. If one or two of these central problems have been growing worse, especially if all three have it, it would be strange to call the result ‘development’ even if per capita income doubled’.” [3] – It is the main vehicle of Bretton Wood’s institutions’ enforcement of their free market mantra of the 1980s: the Washington Consensus. The term was initially coined in 1989 by John Williamson to describe a set of ten specific economic policy prescriptions that he considered should constitute the “standard” reform package promoted for crisiswracked developing countries by Washington DC-based institutions such as the IMF, World Bank and US Treasury Department. The elements of the Washington Consensus are (1) fiscal discipline; (2) redirection of public expenditure priorities towards health, education and infrastructure; (3) tax reform, including the broadening of the tax base and cutting marginal tax rates; (4) unified and competitive exchange rates; (5) secure property rights; (6) deregulation; (7) trade liberalization; (8) privatization; (9) elimination of barriers to FDI; and (10) financial liberalization. [4] – Kimberley Process Certification Scheme is a joint governments, industry and civil society initiative to stem the flow of conflict diamonds – rough diamonds used by rebel movement to finance wars against legitimate governments (see http://www.kimberleyprocess.com/en) For more information about blood diamonds, see http://www.globalwitness.org/conflict-diamonds and http://www.globalpolicy.org/the-darkside-of-natural-resources-st/diamonds-in-conflict.html) In addition to such practice, Revenue Watch Institute pioneered the development and implementation of the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) – global standard for transparency and accountability in the minerals sector (see http://www.revenuewatch.org/) [5] – The ten points of specific living conditions required to escape from poverty are (p.110 – 111): 1. The bank member and her family live in a tin-roofed house or in a house worth at least 25,000 taka (roughly equivalent to $370). The family members sleep on cots or a bedstead rather than the floor 2. The member and her family drink pure water from tube-wells, boiled water, or arsenic-free water purified by the use of alum, purifying tablets, or pitcher filters 3. All of the member’s children who are physically and mentally fit and above the age of six either attend or have finished primary school 4. The member’s minimum weekly loan repayment installment is 200 taka (around $3) 5. All family members use a hygienic and sanitary latrine 6. All family members have sufficient clothing to meet daily needs, including winter clothes, blankets, and mosquito netting 7. The family has additional source of income, such as a vegetable garden of fruitbearing trees, to fall back on in times of need 8. The member maintains an average annual balance of 5,000 taka (around $75) in her savings account 9. The member has the ability to feed her family three square meals a day throughout the year 10. All family members are conscious about their health, can take immediate action for proper treatment, and can pay medical expenses in the event of illness In addition to this, Grameen Bank supports its social agenda through the Sixteen Decisions (p. 58): 1. The four principles of Grameen Bank –Discipline, Unity, Courage, and Hard Workwe shall follow and advance in all walks of our lives 2. We shall bring prosperity to our families 3. We shall not live in dilapidated houses. We shall repair our houses and work towards constructing new houses as soon as possible 4. We shall grow vegetables all the year round. We shall eat plenty of them and sell the surplus 5. During the plantation season, we shall plant as many seedlings as possible 6. We shall plan to keep our families small. We shall minimize our expenditures. We shall look after our health 7. We shall educate our children and ensure that they can earn to pay for their education 8. We shall always keep our children and the environment clean 9. We shall build and use pit latrines 10. We shall boil water before drinking or use alum to purify it. We shall use pitcher filters to remove arsenic 11. We shall not take any dowry at our son’s weddings: neither shall we give any dowry in our daughters’ weddings. We shall keep the center free from the curse of dowry. We shall not practice child marriage 12. We shall not inflict any injustice on anyone; neither shall we allow anyone to do so 13. For higher income we shall collectively undertake bigger investments 14. We shall always be ready to help each other. If anyone is in difficulty, we shall all help 15. If we come to know of any breach of discipline in any center, we shall all go there and help restore discipline 16. We shall take part in all social activities collectively
August 4, 2013
Civic Education: Kontribusinya terhadap Transparansi, Akuntabilitas, dan Voice of Citizen Mirisa Hasfaria
Socio-Political Issues
1 Comment
Note: catatan ini merupakan refleksi terhadap pelatihan Civic Education for Future Indonesian Leaders (CEFIL) XVII yang saya ikuti pada April 2006. Saat menuliskan refleksi ini, saya sedang bekerja untuk BRR NAD-Nias. Saya dan BRR NAD-Nias Menyusul berakhirnya fase tanggap darurat, pemerintah lantas menugasi BAPPENAS untuk mengkoordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias. Beberapa lembaga kerjasama internasional turut serta dalam proses penyusunan rencana induk. Selain mengulas dengan detail kebutuhan pembangunan kembali kawasan yang dilanda bencana, dokumen ini menegaskan pentingnya pembentukan sebuah lembaga yang bertugas untuk mengoordinasi dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. Pada 15 April 2005, Presiden RI menetapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005. Pada keesokan harinya, 16 April 2005, presiden menetapkan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD-Nias melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2005, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005. Sejak 9 Juni 2006, saya bekerja di BRR NAD-Nias. Saat menuliskan testimoni ini, saya merupakan senior staf di Pusat Hubungan Mitra Kerja Utama yang berada di bawah Kedeputian bidang Operasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pasca bencana adalah hal yang kompleks, terkait dengan kerusakan sepanjang 800 km daerah pesisir (jarak yang sama antara Jakarta dan Surabaya) dan terkait dengan besarnya biaya yang dikelola untuk tujuan ini; Rp 24 triliun dari negara donor yang sudah teralokasi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi, RP 21 triliun yang berasal dari moratorium hutang RI; dan kebutuhan untuk membangun Aceh dan Nias “lebih baik” yakni sebesar Rp 15 triliun yang masih harus dikonfirmasi ulang sumber pembiayaannya. Sebagai karyawan BRR NAD-Nias, saya ikut menandatangani “Pakta Integritas” sedari awal bekerja, yang merupakan pernyataan kesanggupan untuk tidak terlibat dalam praktek dan upaya KKN serta untuk menjunjung tinggi aspek transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kontribusi CEFIL terhadap Transparansi, Akuntabilitas dan Voice of Citizen Bekerja di sebuah lembaga yang memiliki mandat dan tanggung jawab luar biasa, bukanlah hal mudah. Hingga menjelang tahun ketiga pasca tsunami, BRR dan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi baru berhasil membangun 102.063 rumah dari total kebutuhan sebanyak 120.000 unit rumah. Sehingga, bisa dipastikan, bahwa ada aspek-aspek tertentu dari ekspektasi masyarakat yang belum bisa terpenuhi. Saya pribadi berusaha menyumbangkan segala kemampuan terbaik untuk mendukung kebijakan, performance dan kemampuan BRR NAD-Nias untuk melaksanakan mandat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Induk. Saya melihat CEFIL sebagai sebentuk “moral imperative” yang berbicara dan mendiskusikan tentang do’s and donts’ warga negara serta hak dan kewajiban yang harus secara seimbang dikedepankan, sehingga prakteknya tidak men”cederai” hak dan kewajiban orang lain. Dalam lingkup yang personal, saya senantiasa mengedepankan kesetaraan gender dan menjadi gender sensitive dalam melaksanakan pekerjaan, namun tentu saja indikator untuk hal ini agak absurd, karena bidang pekerjaan saya di BRR NAD-Nias tidak bersinggungan dengan program atau proyek langsung. Secara institusi, sikap personal ini sejalan dengan Kebijakan dan Strategi BRR untuk Mengedepankan Kesetaraan Gender dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias yang diterbitkan pada September 2006 lalu. Di sisi lain, saya mempraktekkan mekanisme “input berupa tuntutan dan dukungan yang diberikan kepada sistem (dalam aspek ini, sistem BRR) untuk dikonversikan menjadi kebijakan dan peraturan”. Secara rutin, TUPOKSI pekerjaan saya untuk “memastikan komunikasi, informasi hubungan dan komitmen mitra kerja utama, baik nasional dan internasional yang berkepentingan dalam proyek infrastruktur terbina dengan baik dan memastikan proyek yang dikerjakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu” mengejawantah dalam memberikan pelaporan yang transparan kepada Kepala Hubungan Mitra Kerja Utama dan Deputi/Kepala Operasi BRR NAD-Nias. Hal ini menjadi penting dalam perumusan kebijakan oleh Deputi/Kepala Operasi maupun oleh Kepala Pusat Hubungan Mitra Kerja Utama. Transparansi juga saya kedepankan dalam berhubungan dengan masyarakat korban tsunami; secara terbuka menerima kritik, mendengarkan keluhan, menyampaikan informasi yang benar, menegakkan SOP dan aturan yang berlaku. Sekali lagi, saya senantiasa mendorong praktek-praktek yang menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk di dalamnya aspek akuntabilitas. Akuntabilitas yang saya praktekkan dibatasi oleh kewenangan yang didelegasikan kepada saya dalam kapasitas sebagai staf senior. Saya mempertanggungjawabkan semua detail kegiatan yang dibiayai oleh APBN, misalnya terkait pembiayaan untuk perjalanan dinas, dalam laporan yang bisa diterima, benar dan tanpa mark-up. Menurut saya, ini adalah aspek kecil dari akuntabilitas dalam konteks personal. Sementara dalam hal menyuarakan aspirasi masyarakat, secara personal, saya selalu melaporkan hal–hal yang menjadi temuan di lapangan, atau dilaporkan oleh masyarakat, untuk ditindaklanjuti bersama. Sebuah contoh kongkrit adalah ketika seorang warga melaporkan “status tidak layak” atas rumah bantuan yang didapatkannya; saya dan tim menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan lapangan, melakukan pengecekan terhadap komitmen pemberi bantuan, melihat aturan yang berlaku dan menelusuri “apa yang pernah disepakati” antara pemberi dan penerima bantuan, dan kemudian memberi solusi yang memenangkan kedua belah pihak (win – win solution).
April 24, 2013
A Brief Summary on Thesis for the Degree of Master of Arts in Political Science, “Evaluating the International Criminal Court: A Comparative Analysis of Darfur, Sudan and the Democratic Republic of the Congo” Mirisa Hasfaria
Socio-Political Issues
Leave a comment
My thesis sought to address the controversy over international institution, weighing more into Realists versus Liberalists debate on this matter. Realists are skeptical about the prospect of meaningful international cooperation, while Liberalists see the building of international institutions as a way to alleviate the dangerous consequences of anarchy. I examined one of the most recent and controversial institutions, the International Criminal Court (ICC). Following the Nuremberg and Tokyo tribunals, the international community recognized the need to establish a permanent international court to deal with grave breaches of crimes against peace, war crimes, crimes against humanity and genocide. The argument is that the perpetrators of such crimes that deeply shock the conscience of humanity have gone unpunished.[1] The ICC provides a new means of trying to punish individuals, and thereby deter future cases of, gross criminal activity. At this early stage in its development, ICC is effectively realizing its purpose; it gives voices to non-state actors like NGOs, regional actors and IGOs; it regularizes ways of putting voices in international action; it provides information to other stakeholders, and it names and shines the perpetrators as the way to put it to international attention. Hence, the ICC gives meaning to the cautious optimism that inspires liberal claim. My purpose, then, was to investigate the effectiveness of the ICC in the cases of Darfur, Sudan, and the DRC, to show that if we think of effectiveness as voice and shame, the ICC can be effective. The selection of these two cases based on some considerations. The referral of DRC situation to the ICC was indeed the first case of ICC, brought by the President of DRC; itself is a state party to the Rome Statute. President Kabila’s decision to refer the case is to externalize the political costs of prosecution onto ICC. Criminal justice offers a powerful mechanism to discredit enemies and reshape the domestic political landscape, a basic foundation to move forward for DRC in the aftermath of African world war. The referral of Darfur’s case made by the United Nations Security Council through Resolution 1593 adopted on March 31, 2005. The arrest warrant indicted President Omar Al Bashir, the first sitting head of state to be indicted by the ICC, with crimes of war, crimes against humanity and genocide. This is also the first referral of UNSC to the ICC, the only way to deal with human rights atrocities in Darfur since Sudan is not state party to the Rome Statute. Moreover, in Darfur’s case, a more systemic approach should be developed within a conflict resolution so as to advance improvements on impunity and reformed governance. Finally, from the knowledge of the cases, I argued that naming and shaming techniques work. Answering to the question, “how important publicity to the power of the ICC”, I would argue that publicity provides transparency, a groundwork to more vigorous and powerful diplomatic, economic, and military punishment for the perpetrators. Second, it also develops sense of legitimacy in the eyes of member states. Accountability serves goals for the international community as a whole. International crimes violate the most central norms of humanity, and all states should have a moral and political interest in seeing an effective remedy. Ratner et.al 2009 argued,
Accountability, whether through prosecutions or otherwise, also serves a preventive purpose. It can signal to future violations of human rights that their actions will not simply be forgotten in some political compromise. The exact form of accountability is less important than the existence of some process for stigmatizing the offender, aiding the victim, informing the society, and ensuring that political settlements and transitions take account of human rights abuses. All were made possible through naming and shaming (370). _____________ [1] Judgement of the International Military Tribunal, Trial of German Major War Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal Sitting at Nuremberg, Germany, Part 22, saying that, “Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced.”
April 24, 2013
The Essential Fours; Empat Pilar Demokrasi Mirisa Hasfaria
Socio-Political Issues
Leave a comment
Demokrasi adalah sistem tata kelola politik yang menjadikan kepentingan rakyat (demos) sebagai fokus utamanya; dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa rakyat merupakan penguasa (kratos = kekuasaan) utama dari negara.[1] Sejak kemerdekaan dari kolonial Belanda 67 tahun yang lalu, Indonesia telah melalui lima sistem politik demokrasi dengan nama yang berbeda-beda: Demokrasi Revolusi, Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila. Setelah kejatuhan rezim Orde Baru, ruang sosial politik yang lebih terbuka dan liberal tercipta. Pada saat yang bersamaan, masyarakat sipil mendorong agar otoritas sipil yang lebih kuat dan demokratis terwujud. Demokrasi merupakan sebuah dialog, sebuah diskusi, sebuah proses deliberatif dimana warga negara terlibat.[2] Dalam konteks Indonesia yang bhineka, demokrasi memberi semua warga negara hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Untuk memastikan tegaknya demokrasi, maka perhatian yang serius harus diberikan kepada empat pilar yang menopangnya, yaitu (1) citizen participation (partisipasi warga negara), (2) rule of law (penegakan hukum), (3) political competition (kompetisi politik), dan (4) good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Reformasi yang dimulai sejak kejatuhan rezim Soeharto tahun 1997, sejauh ini berhasil menyadarkan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya rotasi kekuasaan, karena kekuasaan yang tidak terkontrol akan cenderung diselewengkan. Namun, keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia mutlak diperlukan sehingga negara bangsa ini berada di rel yang tepat dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Sekitar 105 juta jiwa rakyat Indonesia merupakan penduduk usia produktif (20 hingga 49 tahun). Di tangan merekalah partisipasi yang bertanggung jawab dan efektif menjadi elemen penting untuk memperkuat demokrasi konstitusional Indonesia. Idealisme demokrasi sebagai “sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” hanya dapat terwujud jika setiap anggota masyarakat berperan aktif dalam pemerintahan. Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam sebuah sistem demokrasi harus berdasarkan atas pengetahuan, refleksi kritis, pemahaman dan penerimaan terhadap hak dan kewajiban yang berkait kelindan dengan keanggotaannya di dalam institusi politik bernama Indonesia. Pasca runtuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan selama 32 tahun, muncul kebutuhan untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi negara Republik Indonesia yang merupakan rujukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, utamanya menyangkut jaminan HAM. Proses amandemen UUD 1945 telah terjadi empat kali, yaitu pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001 dan 10 Agustus 2002. Kini, UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap HAM.[3] Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Indonesia adalah negara hukum” sehingga membangun negara hukum bagi Indonesia adalah mandat konstitusi. Pemisahan kekuasaan (baca: trias politica) antara parlemen (legislatif), pemerintah (eksekutif) dan yudikatif merupakan fondasi dari penegakan hukum. Indonesia masih harus berbenah untuk mengimplementasikan penegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat dan kelompok minoritas.[4] Dalam sistem demokrasi, jabatan-jabatan publik dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Sejak 2004, ada 19.446 jabatan publik (baca: kursi kekuasaan) yang diperebutkan secara langsung, yaitu presiden dan wakilnya, DPR, DPD, DPRD, gubernur dan wakilnya, serta bupati/walikota dan wakilnya. Adapun konsekuensi dari pemilihan langsung yaitu meningkatnya jumlah mobilisasi warga negara ke bilik suara; dalam 5 tahun ada 533 pemilu, atau 107 pemilu setiap tahun, 9 pemilu setiap bulan, atau lebih dari 2 pemilu setiap minggu.[5] Namun, apakah praktik pemilihan langsung ini telah pula mengubah wajah partisipasi warga negara kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (baca: mendorong peningkatan kualitas demokrasi sehingga demokrasi menjadi alat untuk mencapai tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia)? Bukankah pilar partisipasi warga negara hanya dijadikan sebagai stempel “majority rule” bahwa yang memperoleh suara terbanyak yang berkuasa, yang dibutuhkan hanya setiap 5 tahun sekali? Bukankah ini hanya memberikan elit akses untuk “menduduki” sistem politik sehingga kekuasaan bisa digunakan untuk akumulasi kekayaan dan mencederai sistem dengan ketiadaan akuntabilitas dan integritas? Demokrasi adalah sebuah cita-cita, dan dengan mengembangkan institusi-institusi dan proses tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat akan mampu bergerak ke arah ini. Beberapa karakteristik utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah tingginya partisipasi warga negara dalam pemerintahan, transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan informasi, ketanggapan lembaga-lembaga dan prosedur-prosedur untuk melayani warga negara secara baik dan aspiratif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan (setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta persamaan di depan hukum), serta efektif dan efisien terkait dengan penggunaan sumber daya secara tepat guna dan berdaya guna.[6] [1] Wattimena, Reza A.A. Empat Pilar Demokrasi untuk Indonesia. Sumber: http://rumahfilsafat.com/2012/03/03/empat-pilar-demokrasi-untuk-indonesia/ [2] “Democracy is a dialogue, a discussion, and a deliberative process in which citizens engage.” Branson, Margaret Stimmann. The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Sumber: http://www.civiced.org/papers/articles_role.html [3] KOMNAS Perempuan. Modul Pelatihan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2010. [4] ELSAM, et.al. Kerangka Acuan Konferensi dan Dialogi Nasional “Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah?” [5] Santoso, Budi. “Menunggu Kesatria Politik.” Opini Kompas 7 Juli 2012. [6] Sumber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2200518-prinsipprinsip-good-governance/
March 20, 2013
Konsultasi Tematik mengenai Konflik dan Kerentanan: Praktik-Praktik Terbaik dan Pembelajaran untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015 Mirisa Hasfaria
Socio-Political Issues
Leave a comment
LATAR BELAKANG Seiring dengan akan berakhirnya Millennium Development Goals, masyarakat dunia dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang merumuskan agenda untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan masyarakat pasca 2015. Presiden Republik Indonesia, bersama dengan Presiden Republik Liberia dan Perdana Menteri Inggris, telah ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai co-chair dari sebuah panel tingkat tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda atau HLPEP) yang bertanggung jawab untuk mengonsolidasikan pemikiran-pemikiran dari masyarakat sipil dan berbagai ahli di seluruh dunia dalam menyusun Agenda Pembangunan Pasca 2015. Paralel dengan berbagai pertemuan HLPEP, berbagai konsultasi dan pertemuan yang ditujukan untuk mempengaruhi proses perumusan serta mengumpulkan masukan dan pendapat dari para pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai latar belakang dilakukan, baik secara internasional, regional, maupun nasional. BRR Institute, didirikan oleh Dr. Kuntoro Mangkusubroto, mantan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia melalui United Nations Country Team (UNCT) memfasilitasi terselenggaranya sebuah konsultasi tematik yang melibatkan institusi pemerintah, lembaga pembangunan internasional, PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga riset serta sektor swasta. Harapannya, kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi yang bisa disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada HLPEP sehingga pembangunan berkelanjutan, penanganan bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi visi dan agenda pembangunan dunia pasca 2015. BRR Institute melakukan pendekatan ganda untuk mencapai tujuan ini, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pertemuan para ahli sebagai prakondisi pelaksanaan konsultasi tematik. Para ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC), Institut Teknologi Bandung, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, SATGAS REDD, UKP4, UNRCO dan ADB hadir dalam diskusi yang dilaksanakan pada 18 Januari 2013. Para ahli bersepakat mengenai pentingnya koordinasi yang lebih baik terhadap kebencanaan dan kerentanan serta kerjasama strategis antara sektor swasta, akademisi, kementrian dan masyarakat. Menggunakan data geologis canggih (pemetaan tiga dimensi) yang dimiliki oleh sektor swasta untuk sistem peringatan dini, bisa menjadi langkah awal yang nyata dari bentuk kerjasama strategis tersebut. Konfllik dan kerentanan terkait dengan berbagai faktor dan ditandai oleh hubungan yang kompleks antara lingkungan dan manusia. Indonesia, sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman luar biasa dengan posisi geografis yang unik – merupakan daerah rawan gempa karena dilalui oleh jalur pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik serta berada di jalur Pacific Ring of Fire– menjadikan diskusi tematik mengenai konflik dan kerentanan relevan. Ini adalah alasan lain mengapa keterlibatan pemangku kepentingan dari berbagai sektor menjadi sangat penting. Namun, dan juga karena sifat multidimensi dan kompleks dari proses perumusan dan penyusunan Agenda Pembangunan Pasca 2015, masukan dari para ahli yang lebih obyektif juga dibutuhkan. DESAIN KEGIATAN Kegiatan selama satu hari pada 13 Maret 2013 bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, dimulai dengan Opening Remark “UN-Led Multi-Stakeholder Dialogue on the Post-2015 Development Agenda: Conflict and Fragility” yang disampaikan oleh Douglas Broderick, United Nations Resident Coordinator. Kemudian, Bapak Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BRR Institute sekaligus Ketua Komite Nasional untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 menyampaikan presentasi berjudul “Adressing Conflict and Fragility in Post-2015
Development Agenda: Learning from Aceh and Nias.” Forum kemudian dibagi kepada tiga kelompok yang masing-masing mendiskusikan: 1. Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Bencana-bencana alam Koordinasi penanggulangan bencana dan kemitraan yang luas Persinggungan antara bencana dan konflik di Indonesia Kebijakan terkait bencana, konflik dan kerentanan 2. Aspek-Aspek Ekonomi Konflik dan Kerentanan Manajemen sumber daya alam Kerentanan ekonomi Perangkap kemiskinan Konflik seputar sumber daya alam, kelangkaan sumber daya dan kerentanan ekonomi 3. Aspek-Aspek Sosial Konflik dan Kerentanan Kohesi sosial/masyarakat Konflik suku dan kerentanan Konflik agama dan kerentanan Di akhir sesi breakout, perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam pleno, sehingga seluruh peserta berkesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan. 00-BRR Institute-Undangan 00-BRR Institute-Kerangka Acuan Kegiatan 01-Douglas Broderick-UN-Led Multi-Stakeholder Dialogues on the Post-2015 Development Agenda 02-Kuntoro Mangkusubroto-Adressing Conflict and Fragility in Post-2015 Development Agenda 03-Gegar and Danny-Market Place for DRR Breakout Session 04A-Presentation1-Kesimpulan Diskusi Kelompok 1 04B-Presentation2-Kesimpulan Diskusi Kelompok 2 04C-Presentation3-Kesimpulan Diskusi Kelompok 3 05-BRR Institute-Prosiding 06-BRR Institute-Summary Report
…………life is a journey
Create a free website or blog at WordPress.com.